Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri SH, mengadakan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat M.Si di Jakarta pada Jumat (7/8).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah masalah lingkungan yang terjadi di wilayah Deli Serdang.
Isu utama yang disampaikan adalah maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi non-pertanian.
Selain itu, Zakky menyoroti dugaan pencemaran akibat limbah dari beberapa pabrik yang mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.
Dalam pertemuan itu Zakky meminta dukungan program serta pengawasan yang lebih ketat dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap industri di Deli Serdang.
Ia menegaskan pihaknya akan mengawal kinerja dinas terkait di daerah untuk memastikan respons terhadap keluhan lingkungan.
Zakky yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra menyatakan akan menindaklanjuti jika ada kelalaian pejabat daerah dalam menangani masalah lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa pejabat yang abai dapat berhadapan dengan penegakan hukum lingkungan oleh Gakkum KLHK.
Sebagai peringatan, Zakky merujuk pada kasus mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang menjadi tersangka terkait longsor di TPST Bantargebang.
Insiden di Bantargebang pada Maret lalu disebutkan menewaskan tujuh orang akibat praktik open dumping dan ketidakpatuhan terhadap prosedur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelola yang dengan sengaja melanggar dapat dipidana penjara hingga 5 tahun.
Jika pelanggaran tersebut menimbulkan korban jiwa, ancaman hukuman meningkat hingga maksimal 15 tahun serta denda antara Rp5 miliar sampai Rp15 miliar.
Menurut Zakky, Menteri LH menyambut kebutuhan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam pertemuan itu.
Kementerian juga menegaskan komitmen untuk membantu penegakan hukum lingkungan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
Pertemuan ini diharapkan membuka jalan bagi sinergi yang lebih kuat antara DPRD Deli Serdang dan Kementerian Lingkungan Hidup demi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan penegakan hukum yang tegas.
Pernyataan resmi Zakky disampaikan pada Sabtu (8/8) sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi tersebut.







