Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, mengingatkan agar Pemerintah tidak mengulangi kekeliruan yang terjadi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih.
Pernyataan itu disampaikan Said pada Senin 29 Juni 2026 dan menekankan pentingnya persiapan tata kelola yang matang untuk Kopdes Merah Putih sejak tahap awal pelaksanaan.
Menurut Said, kesiapan yang kurang dapat membuat tujuan program tersebut berujung sama dengan nasib MBG yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaannya.
Temuan Laporan Panja Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan adanya risiko gagal bayar pada implementasi Kopdes Merah Putih.
Panja memperingatkan potensi penarikan kapasitas Dana Desa untuk menutup risiko tersebut sehingga pembangunan desa berisiko terganggu.
Secara khusus, Panja merekomendasikan penyusunan kebijakan mitigasi risiko yang memadai agar Dana Desa tidak tersedot untuk menutup kewajiban program.
Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah salah satu program prioritas Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, sejajar dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan melalui mekanisme koperasi dan gotong royong serta untuk menjalankan amanah UUD 1945 pasal 33 tentang koperasi.
Sampai saat ini, implementasi Kopdes Meliputi pembentukan badan hukum koperasi dan pembangunan gedung koperasi di berbagai lokasi.
Calon kepala atau manajer koperasi sedang menjalani latihan dasar militer (Latsarmil) selama 45 hari sebagai bagian dari persiapan kepemimpinan.
Latsarmil tersebut diselenggarakan di 67 satuan militer di seluruh Tanah Air, dan dilaporkan ada 5 orang yang meninggal dunia akibat kelelahan selama pelatihan.
Pendanaan awal program berasal dari sisa anggaran lebih (SAL APBN) yang selama ini disimpan di bank-bank Himbara.
Dalam praktiknya, Himbara menyalurkan modal kepada Kopdes Merah Putih dengan skema pinjaman; setiap koperasi dapat mengajukan pinjaman modal sebesar Rp3 miliar dengan tingkat bunga 6%.
Pemerintah dan DPR diminta memastikan aspek pembiayaan, tata kelola, dan mitigasi risiko terpadu sebelum program diperluas agar tujuan peningkatan kesejahteraan desa tidak terganggu.







