RUU tentang Kawasan Industri harus memuat lebih dari ketentuan pembangunan fisik, dan fokus pada ukuran keberhasilan yang konkret.
Pernyataan tersebut disampaikan Evita Nursanty dalam RDP Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kawasan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (29/6/2026).
Evita menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan merupakan politisi Fraksi PDI-Perjuangan dari Dapil Jawa Tengah III.
Ia menyoroti tingkat pemanfaatan lahan industri yang masih rendah, dengan rata-rata saat ini hanya mencapai 57,2 persen.
Menurutnya, keberhasilan kawasan industri perlu diukur melalui indikator seperti tingkat okupansi, kualitas investasi, produktivitas, dan kontribusi terhadap ekspor.
Evita mengidentifikasi sejumlah hambatan klasik yang menghambat minat investor.
Pertama, utilitas publik di banyak kawasan dinilai belum memadai.
Kedua, konektivitas logistik masih buruk sehingga menambah biaya dan waktu distribusi.
Ketiga, pasokan energi di beberapa lokasi dinilai belum terjamin keberlanjutannya.
Selain persoalan infrastruktur, ia juga mengkritik lambatnya tata kelola birokrasi di Indonesia.
Evita menekankan bahwa persoalan utama bukan jumlah perizinan, melainkan ketidakpastian waktu penyelesaiannya yang kerap membuat peluang investasi berpindah ke negara tetangga.
Ia menilai investor membutuhkan sistem perizinan yang terintegrasi disertai kepastian waktu penyelesaian proses.
Politikus tersebut juga meminta jaminan keamanan yang ketat bagi kawasan industri.
Gangguan nonteknis seperti pungli masih sering dikeluhkan pelaku usaha dan memperburuk citra investasi nasional.
Ke depan, Evita berharap RUU ini mendorong transformasi kawasan industri konvensional menjadi smart industrial park.
Konsep modern ini akan mengintegrasikan digitalisasi layanan dan sistem keamanan berbasis teknologi.
Selain itu, akan ada pemantauan lingkungan secara real-time untuk mengawasi dampak operasional industri.
Sektor ini juga diarahkan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan kawasan.
Meski mendorong modernisasi, ia mengingatkan agar industri kecil dan menengah (IKM) tidak terpinggirkan.
RUU harus memperkuat posisi IKM melalui kemitraan rantai pasok, transfer teknologi, pembinaan usaha, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
Evita mengusulkan setiap pengelola kawasan industri wajib memiliki indikator kinerja terukur yang mencakup target investasi, serapan tenaga kerja, nilai ekspor, hingga komitmen penurunan emisi.
Dengan indikator yang jelas, tujuan pembangunan kawasan industri diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.







