Pemerintah Kabupaten Landak memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan guru dan kepala sekolah dengan melibatkan pemerintah desa secara aktif.
Langkah ini diambil untuk memastikan layanan pendidikan di daerah berjalan secara optimal.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyatakan bahwa kepala desa kini memiliki kewenangan untuk melaporkan aparatur pendidikan yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Karolin, laporan yang memuat bukti visual dan informasi dari kepala desa akan menjadi dasar bagi tim pemeriksa untuk turun ke lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Karolin pada Jumat (26/6).
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelalaian, Pemkab Landak akan menerapkan sanksi mulai dari teguran hingga tindakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Contoh temuan yang dapat dilaporkan antara lain guru yang tidak hadir, kepala sekolah yang jarang tampak, papan nama sekolah yang hampir roboh, serta kondisi lingkungan seperti rumputnya setinggi pinggang.
Karolin mengingatkan tenaga pendidik bahwa ruang kelas tidak berada di ruang hampa dan tetap diawasi publik, sehingga tanggung jawab profesional harus dijalankan serius.
Ia menegaskan pula bahwa keterlibatan perangkat desa bukan dimaksudkan untuk mengintervensi masalah teknis atau kurikulum pendidikan.
Peran aparatur desa difokuskan pada pemantauan aspek operasional dasar seperti kehadiran guru serta kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat desa, Pemkab Landak berharap kualitas pelayanan kepada peserta didik di seluruh wilayah dapat terjaga dan meningkat.







