Sahat Simatupang, aktivis generasi 98 dan Ketua Perhimpunan Pergerakan 98, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal dugaan pendanaan aksi unjuk rasa berupaya melemahkan gerakan mahasiswa.
Pernyataan Presiden itu disampaikan pada peringatan Hari Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Rabu (24/6).
Sahat menyampaikan tanggapannya melalui keterangan pers yang diterbitkan Sabtu (27/6).
Menurutnya, narasi bahwa demonstrasi dikendalikan atau dibiayai pihak tertentu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap otonomi gerakan mahasiswa.
Ia merujuk pada sejumlah kejadian yang dianggapnya saling berkaitan dalam beberapa pekan terakhir.
Di antara yang disebut adalah kunjungan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono ke lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sahat juga menyinggung pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, yang menyatakan menerima Rp20 juta dari pihak kepolisian agar tidak ikut dalam aksi di Istana Negara.
Peristiwa-peristiwa itu, kata Sahat, berpadu dan akhirnya diikuti oleh pernyataan Presiden tentang adanya pihak yang membiayai demonstrasi mahasiswa.
Selain itu, Sahat mencatat laporan yang menimpa mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang dilaporkan ke polisi oleh tiga pihak sepanjang Juni 2026 atas dugaan penghinaan terhadap Presiden.
Ia menilai langkah hukum dan tekanan lain terhadap aktivis menunjukkan ruang kritik terhadap pemerintah semakin menyempit.
Sahat menegaskan tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” merefleksikan keresahan publik terkait masalah ekonomi.
Isu yang diangkat antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, lonjakan tarif BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembatalan program Koperasi Desa Merah Putih, serta penolakan terhadap militerisme dalam ranah sipil.
Lebih jauh, ia mengaitkan penolakan militerisme dengan peristiwa tewasnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat mengikuti latihan dasar militer.
Sahat mempertanyakan korelasi antara kepemimpinan koperasi dengan pelatihan dasar militer.
Ia juga menolak klaim Badan Gizi Nasional bahwa MBG meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa sebagai satu-satunya alasan melanjutkan program tersebut.
Sahat menyatakan program yang disebutnya menyerap anggaran ratusan triliun rupiah itu membutuhkan ukuran keberhasilan yang transparan sebelum dilanjutkan.
Selain soal program sosial, ia mengkritik besaran kabinet yang kini berjumlah 108 pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Menurutnya, struktur kabinet yang luas itu menambah beban APBN di tengah kenaikan utang dan melemahnya daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa meminta perbaikan APBN dan penempatan anggaran yang tepat sasaran lahir dari kekhawatiran atas kondisi ekonomi nasional, bukan karena adanya pihak yang menggerakkan aksi tersebut.
Jenggala







