MEDAN, Jenggala – Insiden kericuhan dalam kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA – KAMMI) Sumatera Utara (Sumut) berbuntut panjang.
Ketua KA-KAMMI yang juga anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar, resmi diadukan ke Polda Sumut atas dugaan keterlibatan dalam tindak kekerasan yang terjadi pada Minggu (19/4).
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/608/IV/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Abdul Rahim yang juga menjabat sebagai Ketua KA KAMMI Sumut dilaporkan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara saat acara berlangsung. Situasi memanas ketika terjadi bentrokan antara sejumlah kader dan alumni KAMMI.
Seorang kader bernama Muslimin diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah oknum alumni. Ia dilaporkan menerima beberapa kali pukulan sebelum akhirnya diamankan oleh petugas Satpol PP dan dikeluarkan dari lokasi.
Ketegangan tidak berhenti di situ. Di ruang transit kantor gubernur, muncul dugaan kekerasan lanjutan. Seorang kader disebut ditampar oleh Abdul Rahim Siregar. Selain itu, beredar pula informasi adanya intimidasi terhadap kader, termasuk ancaman provokatif berupa penyuntikan anestesi.
Akibat insiden tersebut, sedikitnya enam orang dilaporkan menjadi korban. Lima di antaranya bahkan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Medan karena luka yang diderita.
Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menyayangkan peristiwa tersebut. Ia menilai kericuhan dipicu oleh pelanggaran kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.
Menurut Irham, pada Jumat 17 April 2026 telah dilakukan pertemuan klarifikasi dengan Abdul Rahim Siregar. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa kegiatan Halal Bihalal tidak akan disusupi agenda pelantikan PW KAMMI Sumut versi lain.
“Abdul Rahim juga telah menyampaikan permohonan maaf atas flyer yang mencantumkan agenda pelantikan dan berkomitmen menjaga persatuan,” ujar Irham, di Medan, Selasa (21/4).
Namun, komitmen tersebut dinilai tidak dijalankan. Ia menyebut pelanggaran kesepakatan itu memicu kekecewaan kader hingga berujung pada kericuhan.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik.
Aparat kepolisian diharapkan segera menindaklanjuti laporan dan mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan tersebut, termasuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua KA KAMMI Sumut, Abdul Rahim Siregar, membantah tegas tuduhan keterlibatannya dalam insiden pengeroyokan yang terjadi dalam kegiatan halal bihalal KA KAMMI Sumut beberapa waktu lalu.
Abdul Rahim menegaskan bahwa tidak ada satu pun alat bukti, termasuk video yang beredar luas di media sosial, yang menunjukkan dirinya melakukan tindakan pengeroyokan.
“Tidak ada satu bukti pun, apalagi dari video-video yang sudah viral, yang menyatakan saya melakukan pengeroyokan. Justru yang datang ke lokasi itulah yang melakukan tindakan tersebut,” ujarnya.
“Ini jelas fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Dalam negara hukum, saya juga punya hak untuk melaporkan balik terkait pencemaran nama baik ini,” tegasnya. (Jenggala)
Jenggala







