Setelah Jepang menyerah, penguasaan jalur kereta api menjadi salah satu target strategis dalam upaya merebut kontrol sarana transportasi di Indonesia.
Menurut Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture, jaringan perkeretaapian dianggap krusial karena dilengkapi sistem telekomunikasi internal yang mendukung koordinasi antarwilayah.
Pada 2 September 1945, perwakilan Angkatan Pemuda Indonesia bertemu dengan Angkatan Muda Kereta Api untuk membahas langkah pengambilalihan fasilitas perkeretaapian dari pihak pendudukan Jepang.
Proses pengambilalihan berlanjut hingga penguasaan pusat perkeretaapian di Bandung pada 28 September 1945, hari yang kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia dan menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).
DKARI berkantor pusat di Bandung dan membawahi wilayah Jawa serta Madura, sementara kondisi pengelolaan di Sumatera masih berada pada situasi berbeda.
Kedatangan kembali Belanda pada 1946 membawa dinamika baru bagi industri kereta api, termasuk pembentukan ulang Staatsspoorwegen/Verenigde Spoorwegbedrijven (SS/VS).
Pascakemerdekaan, upaya revitalisasi infrastruktur terkendala pembiayaan dan kekurangan tenaga kerja sehingga DKARI akhirnya bergabung dengan SS/VS dan berganti nama menjadi Djawatan Kereta Api (DKA).
Pada 1960 angkutan umum mengalami masa keterpurukan, dan perubahan administrasi dilanjutkan dengan transformasi DKA menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) pada 25 Mei 1963.
Walaupun menghadapi berbagai persoalan selama periode awal kemerdekaan, kereta api tetap berperan penting dalam menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.







