Unjuk rasa yang digelar Aliansi Kelompok Tani di depan kantor PT Bakrie Sumatera Plantations (BSP) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berakhir ricuh pada Kamis (13/8).
Sekitar 200 warga mengikuti aksi yang menuntut kepastian status legalitas perusahaan dan proses pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).
Konfrontasi terjadi ketika massa mencoba menerobos pagar pengamanan yang dijaga sekitar 150 personel security perusahaan.
Bentrokan fisik memicu saling lempar batu sehingga beberapa orang terluka dari kedua pihak.
Lima anggota keamanan dilaporkan mengalami luka pada bagian kepala dan langsung dilarikan ke RS Kartini untuk perawatan.
Dua unit mobil pikap yang dipakai untuk mengangkut pengeras suara mengalami kerusakan parah pada kaca.
Sejumlah peralatan pengamanan petugas, termasuk tameng, juga dilaporkan rusak dalam insiden tersebut.
Manajemen PT BSP melalui Departemen Social Security and Partnership, Alharis Nasution, menyatakan pihaknya memasang pembatas untuk mengantisipasi kerumunan namun memilih menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian.
Alharis menegaskan sikap netral perusahaan dan mengimbau penyelesaian melalui jalur hukum sambil tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Soal pembaruan HGU, PT BSP menyampaikan bahwa proses saat ini berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Manajemen juga menyebut telah memediasi tujuh perwakilan petani untuk menjelaskan posisi hukum perusahaan.
Koordinator Aksi Aliansi Kelompok Tani, Ali Usman, menyayangkan terjadinya bentrokan dan mempertanyakan keabsahan SK pembaruan legalitas bertanggal 26 Juni 2026 yang sempat ditunjukkan pihak perusahaan namun tidak diizinkan untuk didokumentasikan.
Ali Usman meminta agar dokumen tersebut dibuka untuk publik agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian dan berencana meminta DPR mendesak pembuktian keabsahan SK serta klarifikasi resmi dari BPN.
Warga juga menyoroti penggunaan anjing pelacak dalam pengamanan, yang menurut mereka menimbulkan rasa intimidasi terhadap pengunjuk rasa.
Konflik pertanahan antara warga dan PT BSP melibatkan beberapa lokasi yang diklaim masyarakat, antara lain Estate Kuala Piasa seluas 366 hektare, Tanah Raja Estate seluas 90 hektare, serta Tanah Raja III seluas sekitar 69 hektare.
Pihak kelompok tani menyatakan akan menempuh langkah hukum resmi terkait insiden bentrokan dan ketidakjelasan sengketa lahan yang mencakup wilayah Air Joman, Desa Subur, Binjai Serbangan, hingga Punggulan.







