Anggota Komisi IX DPR RI, Sukur Hamonangan Nababan, menyampaikan kecaman dan kekhawatiran atas insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMKN 6 Semarang dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sukur menekankan bahwa perluasan akses gizi anak wajib diimbangi dengan jaminan keamanan pangan yang ketat.
Menurutnya, tujuan meningkatkan kesehatan peserta didik tidak boleh berubah menjadi sumber bahaya baru bagi keselamatan mereka.
Sukur meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait segera dievaluasi menyeluruh.
Ia juga menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) harus memastikan MBG berjalan sesuai tujuan—nutrisi terpenuhi dan keamanan pangan terjamin.
Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Sukur mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah terkait peristiwa ini.
Pertama, dilaksanakan investigasi transparan dan komprehensif untuk mengungkap penyebab pasti, termasuk alur pengolahan, penyimpanan, distribusi, serta kepatuhan terhadap standar keamanan bahan pangan.
Kedua, BGN, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan serta melakukan audit berkala terhadap dapur dan penyedia layanan MBG.
Ketiga, ia menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi indikator utama keberhasilan MBG, bukan sekadar angka cakupan penerima manfaat.
Sukur menegaskan pula bahwa BGN wajib bertanggung jawab atas keamanan makanan yang didistribusikan melalui program tersebut.
Catatan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebutkan sebanyak 707 orang menjadi korban insiden ini dengan keluhan pusing, mual, muntah, dan diare.
Pihak BGN awalnya menduga kejadian itu dipicu oleh kualitas bahan makanan serta proses memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum distribusi.
Sukur menyerukan langkah cepat dan terkoordinasi untuk memperbaiki prosedur keselamatan pangan agar kejadian serupa tidak terulang.







