Pemerintah Kota Bekasi diperkirakan akan menghadapi defisit anggaran senilai Rp207 miliar pada APBD 2027 akibat pemotongan transfer dari pemerintah pusat.
Menanggapi proyeksi itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi menyerukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tujuan peningkatan PAD ialah menjaga kelangsungan belanja daerah, termasuk alokasi untuk belanja pegawai dan tunjangan.
Pengurangan tunjangan menjadi kekhawatiran utama karena berpotensi menurunkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Bekasi.
Abdul Muin Hafied, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, menilai potensi PAD di kota tersebut masih besar dan belum dimaksimalkan.
Menurut Abdul Muin, pembahasan rancangan APBD Kota Bekasi 2027 telah dimulai bersama Pemerintah Kota Bekasi pada Senin, 3 Agustus 2026.
Ia juga menekankan perlunya digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah sebagai upaya meningkatkan penerimaan PAD dari sektor perpajakan.
Sistem pajak yang terintegrasi secara digital dinilai mampu mengurangi kebocoran dibandingkan praktik konvensional dan mempermudah pengawasan transaksi perpajakan daerah.
“Sudah tidak ada lagi pengelolaan pajak dengan cara konvensional, semua harus terintegrasi dengan sistem digital,” ujarnya, seraya mencontohkan perubahan perilaku transaksi di restoran yang kini banyak menggunakan QRS.
DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi melanjutkan pembahasan rancangan APBD 2027 guna mencari solusi terhadap penurunan pendapatan dari pemerintah pusat.







