Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyidikan terkait dugaan korupsi pada penyaluran bansos beras Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemeriksaan terbaru menyasar Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah, Sri Muniati, yang diperiksa pada Rabu 9 September 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemanggilan tersebut bertujuan menelusuri proses penyediaan beras yang kemudian diserahkan kepada pihak transporter untuk didistribusikan kepada penerima bansos.
Budi menyebut penyidik meminta keterangan seputar mekanisme penyediaan beras bagi transporter serta tata cara penyalurannya kepada penerima program.
Sebelumnya, Sri Muniati juga telah menjalani pemeriksaan bersama saksi lainnya di Polres Kabupaten Brebes pada Rabu 9 September 2026 untuk melengkapi berkas penyidikan.
Dalam penelusuran, KPK menemukan adanya penyimpangan dari ketentuan kontrak yang mengatur bahwa penyaluran bansos beras seharusnya dilakukan sampai ke rumah penerima secara door to door.
Namun praktik di lapangan menunjukkan beberapa vendor hanya menyalurkan bantuan sampai tingkat kelurahan, bukan langsung ke alamat penerima.
KPK bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan KPK, nilai dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp221 miliar.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, antara lain Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, mantan Staf Ahli Menteri Sosial Edi Suharto, dan mantan Direktur Utama PT DNR Logistik Kanisius Jerry Tengker.
Sementara itu, dua entitas korporasi yang ditetapkan tersangka adalah PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik.
Penyidikan masih berlanjut untuk mendalami proses pengadaan hingga distribusi bansos beras serta mengungkap peran pihak lain yang diduga terlibat.







