JENGGALA.ID – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengumumkan langkah-langkah baru dalam upaya mengurangi polusi kendaraan. Menurutnya, kendaraan yang telah lulus uji emisi akan diberi stiker sementara yang tidak lulus akan dikenakan denda pencemaran. Tujuan dari langkah ini adalah mendorong pemilik kendaraan untuk menjalani uji emisi, yang akan membantu mengurangi polusi udara.
“Sesuai dengan rencana ini, kendaraan akan diuji emisinya, dan jika lulus, kendaraan tersebut akan diberi stiker sebagai bukti. Stiker ini akan menjadi syarat untuk perpanjangan STNK. Namun, jika kendaraan tidak lulus uji emisi, pemiliknya akan dikenai denda pencemaran,” kata Siti setelah rapat koordinasi tentang polusi udara di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 18 Agustus.
Meskipun Siti tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang besaran denda pencemaran, dia menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri sedang menghitungnya bersama.
Selain itu, Siti juga mengungkapkan bahwa kendaraan yang menerima denda pencemaran untuk ketiga kalinya berisiko dilarang beroperasi. “Jika sebuah kendaraan sudah dua kali mendapat denda, pada kali ketiga, kemungkinan besar kendaraan tersebut tidak akan diizinkan beroperasi. Kami akan memantau kendaraan-kendaraan mana yang masih dapat beroperasi atau tidak,” tambahnya.
Penting untuk dicatat bahwa uji emisi akan menjadi syarat untuk pembayaran pajak kendaraan secara nasional, bukan hanya berlaku di Jakarta, yang sebelumnya menjadi perhatian utama terkait masalah ini.
Dasar hukum nasional untuk langkah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 206 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi, terutama untuk kendaraan yang telah berusia lebih dari tiga tahun. Hasil uji emisi akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif pajak kendaraan.
Perlu dicatat juga bahwa Pasal 531 f dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa kelulusan uji emisi akan menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan dua tahun setelah diundangkan. Peraturan ini diundangkan pada Februari 2021, sehingga seharusnya mulai berlaku pada Februari 2023.







