JENGGALA.ID – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengumumkan bahwa masalah utang rafaksi minyak goreng sedang dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka telah mencapai tingkat eselon I dalam pembahasan dan berencana untuk melibatkan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pembahasan ini.
Sejalan dengan pembahasan bersama kedua kementerian tersebut, Isy menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus melakukan verifikasi terkait klaim utang pemerintah kepada pelaku usaha minyak goreng. Saat ini, terdapat perbedaan angka yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.
“Setiap pihak memiliki klaim angka yang berbeda. Kami masih dalam proses peninjauan terkait perbedaan ini,” ujar Isy.
Sebelumnya, berbagai pihak telah mengeluarkan klaim angka yang berbeda terkait utang rafaksi minyak goreng yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim bahwa pemerintah memiliki tagihan sebesar Rp344 miliar.
Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan bahwa utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.
Dalam perkembangan terbaru, Aprindo bersiap untuk menggugat pemerintah terkait utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp344 miliar yang belum segera dilunasi.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terkait utang rafaksi minyak goreng. Kami belum mengambil langkah hukum saat ini, namun kami sedang mempersiapkannya,” kata Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, dalam pertemuannya di Jakarta Selatan, pada Rabu (20/9).
Roy menjelaskan bahwa kesiapan untuk menggugat ini muncul karena mereka telah memberikan pemerintah waktu hingga bulan September ini untuk menyelesaikan pembayaran utang rafaksi tersebut.







