Kepolisian Lalu Lintas (Korlantas Polri) mengimbau pemilik dan pengemudi angkutan barang untuk mengetahui batas dimensi serta kapasitas muatan kendaraan sebelum mulai beroperasi.
Imbauan ini bertujuan menekan potensi kecelakaan sekaligus menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Istilah Over Dimension Over Load (ODOL) merujuk pada kendaraan yang dimensinya diubah melebihi standar pabrik atau membawa muatan melebihi kapasitas yang ditetapkan.
Praktik ODOL tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memperbesar risiko kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan.
Untuk kendaraan dengan bak muatan terbuka, tinggi bak harus lebih rendah dari jendela kabin belakang sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Bak muatan tertutup dibatasi tinggi maksimal 4,2 meter dan tidak boleh melebihi 1,7 kali lebar kendaraan, berdasarkan ketentuan yang sama yakni Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.
Lebar kendaraan dibatasi maksimal 2,55 meter sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021.
Panjang kendaraan juga tidak boleh melebihi 18 meter berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021.
Kategori N (kendaraan bermotor angkutan barang): N1: JBB maksimal 3.500 kilogram.
Kategori N (lanjutan): N2: JBB di atas 3.500 kilogram hingga 12.000 kilogram.
Kategori N (lanjutan): N3: JBB lebih dari 12.000 kilogram.
Kategori O (Kendaraan trailer): O1: JBKB hingga 750 kilogram.
Kategori O (lanjutan): O2: JBKB di atas 750 kilogram hingga 3.500 kilogram.
Kategori O (lanjutan): O3: JBKB di atas 3.500 kilogram hingga 10.000 kilogram.
Kategori O (lanjutan): O4: JBKB lebih dari 10.000 kilogram.
Penetapan klasifikasi tersebut mengacu pada Pasal 121 ayat (4) huruf D tentang kendaraan.
Korlantas Polri menekankan pentingnya memastikan kendaraan tetap sesuai spesifikasi teknis sebelum digunakan untuk mengurangi peluang kecelakaan akibat muatan atau dimensi berlebih.
Pemeriksaan menyeluruh sebelum perjalanan dinilai sebagai langkah pencegahan efektif untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan fasilitas publik.







