Sebagai lambang nasional, Bendera Merah Putih harus diperlakukan dengan penuh penghormatan.
Ketentuan mengenai penggunaan dan perlindungan bendera tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Di samping mengatur tata cara pengibaran, undang-undang tersebut menetapkan larangan-larangan untuk mencegah penyalahgunaan simbol negara.
Dilarang mencetak tulisan, gambar, logo, atau simbol apa pun pada Bendera Merah Putih.
Penggunaan bendera sebagai media iklan atau promosi komersial juga dilarang.
Bendera tidak boleh dipakai sebagai taplak meja, penutup kursi, pembungkus barang, atau perlengkapan lain yang tidak pantas.
Larangan mencakup pula pemakaian Bendera Merah Putih sebagai pakaian atau aksesori.
Aturan-aturan ini bertujuan menjaga martabat bendera sebagai lambang negara dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan bendera sesuai ketentuan.
Sanksi atas pelanggaran tercantum dalam Pasal 66 undang-undang tersebut.
Pelanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100 juta, dengan besaran sanksi disesuaikan menurut jenis pelanggaran.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, diharapkan masyarakat mengibarkan Bendera Merah Putih sesuai aturan.
Kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan bendera dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan wujud cinta tanah air.







