Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,26 triliun untuk program magang dan vokasi pada tahun 2026.
Anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.
Dari total tersebut, Rp4,14 triliun diperuntukkan khusus bagi program magang.
Program magang menargetkan 150 ribu peserta dengan durasi pelatihan selama enam bulan.
Setiap peserta magang akan menerima uang saku, perlindungan Jamsostek, serta sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing.
“Setiap peserta akan mendapatkan perlindungan Jamsostek. Kemudian juga kesempatan mengikuti uji kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi kepada Pro3 RRI, Jumat, 26 Juni 2026.
Distribusi peserta magang akan diperluas agar tidak terpusat pada wilayah dan sektor tertentu.
Proporsi magang di kementerian dan lembaga pemerintah akan dikurangi dan lebih banyak diarahkan ke perusahaan swasta.
Kementerian menilai keterlibatan perusahaan swasta lebih fleksibel dalam proses rekrutmen sehingga dapat mempercepat konversi peserta magang menjadi tenaga kerja tetap.
Evaluasi internal menunjukkan sekitar 30 persen peserta magang berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti program.
Beberapa peserta bahkan telah direkrut oleh perusahaan sebelum masa magang mereka berakhir.
Untuk program vokasi, terdapat dua kelompok prioritas yang menjadi sasaran intervensi.
Kelompok pertama adalah 220 ribu lulusan SMK yang membutuhkan peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja.
Kelompok kedua mencakup 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja di berbagai daerah.
Keduanya akan mendapat pelatihan berbasis kebutuhan industri agar segera terserap kembali ke pasar kerja.
Kementerian memandang program magang dan vokasi sebagai instrumen ganda untuk menekan angka pengangguran, yakni dengan menyiapkan lulusan baru sekaligus membekali ulang pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Anwar menegaskan bahwa investasi pada kompetensi sumber daya manusia merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat menjadi fondasi daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.







