Kementerian Luar Negeri melaporkan adanya dugaan penyanderaan terhadap dua WNI berinisial AE dan S di wilayah Myanmar dengan tuntutan tebusan sebesar Rp200 juta.
Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI menyatakan informasi awal diterima pada 15 Juli 2026 dan segera ditindaklanjuti oleh KBRI Yangon melalui penelusuran lokasi serta komunikasi dengan keluarga korban dan sumber di lapangan.
Heni Hamidah, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026.
Berdasarkan temuan awal, KBRI mendapatkan indikasi mengenai lokasi keberadaan kedua WNI yang diduga menjadi korban.
Pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon menyampaikan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar sebagai bagian dari upaya klarifikasi dan koordinasi diplomatik.
KBRI juga terus menjalin kontak dengan berbagai pihak di Myanmar untuk mengumpulkan informasi tambahan dan menyiapkan langkah penyelamatan apabila keberadaan korban berhasil dikonfirmasi.
Direktorat Pelindungan WNI secara aktif berkomunikasi dengan keluarga AE dan S untuk memperoleh data pendukung yang dapat mempercepat proses penelusuran.
Kemlu menegaskan akan melanjutkan koordinasi dengan otoritas Myanmar serta kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, dan akan menginformasikan perkembangan lebih lanjut jika ada data baru.
Kasus ini kembali mengingatkan tingginya risiko bagi WNI yang bekerja secara nonprosedural di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam konteks jaringan online scam.
Modus yang berulang menunjukkan korban direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan gaji menarik di Thailand, seperti sektor konstruksi dan perhotelan, sebelum diselundupkan secara ilegal melalui jalur darat menuju Myawaddy, Myanmar.
Di lokasi tersebut, para korban dilaporkan dipaksa bekerja untuk jaringan online scam, sering mengalami penyitaan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, intimidasi, dan kekerasan hingga memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Perkembangan kasus ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang menampilkan dua orang yang diduga WNI; keduanya perempuan dan berbicara lancar dalam bahasa Indonesia meminta pertolongan pemerintah.
Sejak 20 Februari 2025 hingga 16 Juli 2026, Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi pemulangan 1.203 WNI dari pusat-pusat online scam di Myanmar melalui jalur Thailand.
Kemlu menegaskan upaya pemulangan dan perlindungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi WNI yang menjadi korban eksploitasi dan TPPO.







