Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin pertemuan bersama pemerintah untuk membahas kebutuhan anggaran layanan penyeberangan perintis.
Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Tujuan pembahasan adalah mencari solusi untuk kelangsungan layanan transportasi yang melayani wilayah perintis.
Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan DPR, Ketua Komisi V DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, serta COO Danantara.
Pemerintah menyetujui tambahan anggaran untuk mendukung operasional PT ASDP Indonesia Ferry sebesar sekitar Rp139 miliar.
Sebagai tambahan, pemerintah juga menyetujui alokasi sekitar Rp70 miliar untuk PT PELNI.
Secara prinsip, usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Perhubungan disepakati dalam kisaran sekitar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pembahasan berlangsung relatif singkat karena angka-angka yang diajukan mendapat kesanggupan dari pihak Kementerian Keuangan.
Ia menegaskan bahwa prioritas terhadap layanan dasar menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut.
Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan itu mencatat bahwa segala perubahan prosedur tetap harus memenuhi persyaratan tata kelola administratif.
Keputusan ini diambil untuk memastikan layanan penyeberangan perintis, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali beroperasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga konektivitas masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).







