Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan daftar rekening bank dan akun dompet digital yang diduga dipakai untuk mendukung aktivitas judi online.
Data tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan upaya ini dimaksudkan untuk memutus aliran dana yang menjadi tulang punggung praktik perjudian daring.
Pernyataan ini disampaikan oleh Meutya pada Selasa 14 Juli 2026.
Pada sektor perbankan, rekening yang paling banyak diajukan pemerintah untuk ditindaklanjuti berasal dari BCA, yaitu lebih dari 7.000 rekening.
Bank Syariah Indonesia (BSI) tercatat sebanyak 6.810 rekening; BRI sebanyak 6.400 rekening; BNI 6.100 rekening; Mandiri 4.649 rekening; dan CIMB Niaga 1.363 rekening.
Sementara itu, pada layanan dompet digital, platform DANA menjadi yang terbanyak diajukan dengan lebih dari 2.900 akun.
Selanjutnya LinkAja sekitar 1.800 akun dan OVO sebanyak 1.097 akun, serta sejumlah akun pada GoPay dan DOKU juga masuk dalam daftar pengajuan.
Meutya menegaskan bahwa daftar tersebut bukan bukti keterlibatan institusi penyedia layanan dalam praktik perjudian.
Menurutnya, data itu adalah kumpulan rekening dan akun yang diajukan untuk investigasi karena adanya dugaan penyalahgunaan.
Ia menekankan pentingnya pengakuan terhadap masalah ini agar penanganannya bisa dilakukan secara lebih efektif.
Menkomdigi juga mengingatkan perbankan dan penyelenggara pembayaran digital agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan layanan.
Pelaku judi online diketahui sering berpindah-pindah rekening dan platform secara cepat untuk menghindari pengawasan.
Untuk itu, kementerian mendorong perbankan memperkuat praktik know your customer (KYC) dan memperketat pemantauan transaksi mencurigakan.
Harapan serupa disampaikan kepada penyelenggara sistem pembayaran digital agar aktivitas ilegal dapat terdeteksi sejak awal.
Meutya menyatakan bahwa pemblokiran situs semata tidak cukup; pemutusan aliran dana perlu sinergi antara Kemkomdigi, OJK, BI, perbankan, dan penyelenggara pembayaran digital.







