Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara lebih menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan oleh Arif Riyanto Uopdana, anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Pegunungan, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama PT Freeport Indonesia di kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (14/7).
Arif mendesak agar kontribusi perusahaan tambang tidak hanya terpusat di kawasan operasi, tetapi juga dinikmati di seluruh wilayah Papua, termasuk provinsi hasil pemekaran.
Pemerintah telah berkomitmen memperpanjang IUPK Freeport hingga cadangan tambang habis pada tahun 2061.
Salah satu ketentuan perpanjangan tersebut adalah divestasi tambahan sebesar 12% kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dijadwalkan terealisasi pada tahun 2041.
Dengan realisasi divestasi itu, kepemilikan saham Freeport-McMoRan (FCX) pada PT Freeport Indonesia akan turun dari 48,76% menjadi sekitar 37% mulai tahun 2042.
Wakil rakyat dari Papua Pegunungan itu menyampaikan apresiasi atas peran Freeport dalam pembangunan Papua selama ini, namun menilai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama di Mimika dan Papua Tengah.
Arif juga mengingatkan persoalan lingkungan hidup yang masih menjadi keluhan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Salah satu tuntutan politikus tersebut adalah perluasan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke daerah otonom baru, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.
Ia menegaskan bahwa provinsi muda dengan keterbatasan fiskal membutuhkan dukungan fasilitas dasar, sehingga rencana pembangunan rumah sakit atau universitas oleh PT Freeport Indonesia harus segera diwujudkan.
Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan terhadap aspirasi perwakilan Papua dan mendorong PT Freeport Indonesia untuk memperbaiki kinerja operasionalnya.
Penekanan komisi tertuju pada pengelolaan dampak lingkungan yang lebih berkelanjutan serta komitmen nyata agar manfaat ekonomi dari kehadiran Freeport dirasakan merata oleh masyarakat Papua.







