Kementerian Pekerjaan Umum memperluas pemakaian Sistem Informasi Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi (SIPASTI) ke pemerintah daerah dengan tujuan memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, menyatakan digitalisasi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi instrumen penting untuk pengelolaan proyek konstruksi.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis Rabu, 8 Juli 2026, Apri menekankan bahwa efisiensi biaya konstruksi mendukung peningkatan kualitas investasi infrastruktur sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.
Apri menambahkan bahwa salah satu sasaran penggunaan SIPASTI adalah menekan nilai ICOR melalui efisiensi biaya sehingga setiap rupiah investasi menghasilkan output infrastruktur yang lebih optimal.
Menurutnya, penerapan SIPASTI di lingkungan Kementerian PU menunjukkan peningkatan standardisasi Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sejak 2022.
Data internal kementerian mencatat pemenuhan ketentuan penyusunan HPS meningkat hingga 85 persen pada tahun 2025.
Sebagai indikasi akurasi HPS, proporsi paket pekerjaan yang menerima penawaran di bawah 80 persen HPS dilaporkan terus menurun.
Kementerian memandang penurunan tersebut sebagai tanda bahwa penyusunan HPS semakin mendekati kondisi riil lapangan.
Berdasarkan hasil tersebut, kementerian berencana memperluas implementasi SIPASTI ke seluruh pemerintah daerah dengan dukungan dari KPK dan Stranas PK.
SIPASTI juga akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja konstruksi daerah.
Pilot project penerapan SIPASTI di daerah ditargetkan berlangsung di 38 provinsi sepanjang tahun 2026.
Peluncuran nasional implementasi sistem ini direncanakan pada Agustus 2026.
Apri menuturkan bahwa data selama tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan pada standardisasi AHSP, kelengkapan bukti dukung, dan penggunaan harga pasar sebagai dasar perluasan SIPASTI ke pemerintah daerah.
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan pengadaan konstruksi harus menjunjung tata kelola berintegritas tinggi agar perencanaan, penghitungan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban proyek berjalan transparan.
Agus menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dilihat semata dari selesainya proyek, melainkan juga dari perencanaan yang tepat, penghitungan wajar, pelaksanaan sesuai hukum, dan manfaat yang benar-benar dinikmati masyarakat.







