PT TASPEN (Persero) meminta kepastian regulasi yang menegaskan peran lembaga tersebut sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara (ASN).
Permintaan itu disampaikan dengan alasan untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang.
Direktur Utama PT TASPEN, Rony Hanityo Aprianto, menyampaikan kebutuhan penguatan kelembagaan sebagai isu utama yang harus mendapat perhatian pemerintah dan DPR.
Pernyataan disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Rony menilai UU ASN nomor 20 tahun 2023 belum mengatur secara tegas lembaga yang bertanggung jawab mengelola program jaminan sosial ASN.
Karena itu, TASPEN mendorong penerbitan regulasi turunan yang menjadi dasar hukum lebih kuat bagi operasional dan tata kelola program tersebut.
Menurut TASPEN, kepastian regulasi juga penting untuk memberikan kejelasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan manfaat dan pendanaan.
Selain soal kelembagaan, perusahaan menyoroti belum adanya aturan khusus mengenai kepesertaan PPPK dalam jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
TASPEN menegaskan perlunya ketentuan yang mengatur skema iuran, mekanisme pendanaan, serta tata cara pembayaran manfaat bagi peserta PPPK.
Langkah ini dianggap esensial untuk mendukung keberlanjutan sistem jaminan sosial ASN secara menyeluruh.
Pihak TASPEN juga meminta dukungan percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 agar kerangka hukum segera lengkap.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengingatkan bahwa pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Ia menyoroti pengaruh dinamika global terhadap pasar keuangan serta menekankan bahwa transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi peserta tanpa menambah eksposur risiko di masa mendatang.







