Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong peringatan Hari Anak Nasional agar digelar hingga ke tingkat daerah untuk menjangkau lebih banyak anak.
Langkah desentralisasi ini telah mulai diterapkan sejak tahun lalu atas arahan Menteri Arifah Fauzi.
Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (PLAMPK), menjelaskan kebijakan tersebut saat konferensi pers di kantor Kementerian PPPA Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurutnya, perayaan yang hanya berlangsung terpusat memberikan kesempatan bagi sebagian anak bertemu teman dari daerah lain, namun belum adil bagi puluhan juta anak di wilayah yang belum terjangkau.
Karena itu, pihak kementerian ingin perayaan Hari Anak berlangsung serentak di berbagai kabupaten dan kota, serupa semangat pelaksanaan Hari Kemerdekaan yang dirayakan secara luas.
Hasil konsultasi dengan Forum Anak menunjukkan anak-anak menginginkan kegiatan yang menghadirkan permainan tradisional dan ruang bermain bebas yang menyenangkan.
Anak-anak juga berharap adanya kegiatan inklusif yang memungkinkan mereka bergerak bebas dan beristirahat sejenak dari penggunaan gawai.
Ciput menegaskan masukan tersebut menjadi dasar dalam menyusun rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di daerah-daerah.
Selain penyediaan ruang bermain yang ramah anak, kementerian memberi perhatian besar pada tantangan yang dihadapi anak di ruang digital.
Ia menekankan bahwa pengawasan dan pendampingan orang tua merupakan kunci utama untuk melindungi anak saat mengakses internet.
Tanpa pendampingan, anak berisiko terpapar konten berbahaya dan mengalami interaksi yang mengancam keselamatan, sehingga literasi digital anak perlu diiringi pemahaman orang tua.







