Mercy Chriesty Barends, Ketua Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan dan anggota Komisi II DPR RI, meminta agar RUU tersebut menjadi titik awal perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Mercy dan dikutip Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, harapan besar ditempatkan pada regulasi baru ini untuk mendorong transformasi kebijakan, bukan sekadar penguatan norma yang bersifat simbolis.
Ia menyampaikan hal tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Mercy menilai selama ini arah pembangunan nasional terlalu condong ke wilayah daratan sehingga belum memadai untuk menjawab kebutuhan daerah kepulauan yang memiliki karakteristik tersendiri.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih adil dan proporsional, tegas politikus Fraksi PDI Perjuangan ini.
Menurut Mercy, kebijakan nasional harus mampu mengakomodasi kondisi geografis yang didominasi oleh laut, bukan hanya berfokus pada basis daratan.
Kepulauan dalam pengertian dengan wilayah laut yang lebih luas dari wilayah darat harus diperlakukan berbeda dalam perencanaan dan alokasi sumber daya.
Ia menegaskan paradigma pembangunan yang selama ini mengutamakan daratan perlu diubah menjadi pendekatan yang setara bagi seluruh wilayah Indonesia.
Daerah kepulauan menghadapi persoalan khas seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan akses transportasi, serta keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan.
Masalah infrastruktur di wilayah kepulauan juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah.
Mercy berharap RUU ini menjadi dasar hukum yang memberikan afirmasi pembangunan kepulauan melalui kebijakan fiskal, perencanaan, dan pengalokasian anggaran yang lebih berkeadilan.
Ia menekankan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai leading sector agar transformasi yang diamanatkan tercermin dalam dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Lebih jauh, Mercy mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan tunggal tidak lagi relevan karena setiap daerah memiliki karakter geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda sehingga memerlukan kebijakan adaptif.
Daripada dipandang sebagai beban, daerah kepulauan seharusnya diposisikan sebagai kekuatan strategis bangsa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan konektivitas antarpulau, serta menjaga kedaulatan negara.
Dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia berpeluang mengembangkan ekonomi maritim lebih kuat jika didukung oleh regulasi yang berpihak kepada kepulauan.
Mercy berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan menghasilkan ketentuan yang nyata untuk mewujudkan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus memperkuat cita-cita Indonesia sebagai negara maritim.







