Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai kerja sama dengan pelaku usaha dan akademisi untuk mengkaji peran sektor properti terhadap perekonomian nasional secara lebih komprehensif.
Inisiatif itu mengemuka saat Menteri PKP Maruarar Sirait menerima Budiarsa Sastrawinata dalam pertemuan yang membahas buku Industri Properti untuk Indonesia 8 Persen.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Kamis, 10 September 2026 dan juga membicarakan arah pengembangan sektor perumahan.
Menurut Maruarar, temuan kajian akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan perumahan agar kontribusi sektor properti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata.
Hasil kajian itu direncanakan untuk dipaparkan secara terbuka pada 25 September 2026.
“Saya terbuka dengan masukan dari perguruan tinggi, sehingga kebijakan yang kita buat berdasarkan data dan kajian,” kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 September 2026.
Budiarsa Sastrawinata, Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) Kadin, menekankan perlunya kajian bersama agar kontribusi industri properti terlihat secara utuh.
“Yang ingin kita lakukan adalah membuat kajian bersama untuk melihat berapa besar kontribusi industri properti dalam ekonomi nasional. Dan bagaimana meningkatkan kontribusi tersebut ke depannya,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa masukan langsung dari pelaku industri dipandang penting agar kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara realistis di lapangan dan kualitas hunian bagi masyarakat tetap terjaga.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi, Kementerian PKP menegaskan komitmennya mendorong kebijakan perumahan berbasis data untuk memperkuat peran industri properti dalam pertumbuhan ekonomi nasional.







