Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan penegak hukum untuk mengusut dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) setelah muncul laporan dari seorang petani di Banggai.
Perintah itu disampaikan pada Kamis, 10 September 2026, saat Amran hadir di Banggai, Sulawesi Tengah.
Sumber pengaduan menyebutkan adanya permintaan tebusan saat mengajukan bantuan combine harvester.
Petani yang berbicara dalam pertemuan mengaku takut mengajukan proposal lagi karena khawatir dimintai ‘mahar’.
Ketika ditanya jumlahnya, petani tersebut menyebutkan angka Rp150 juta.
Mendengar pengakuan itu, Amran meminta aparat kepolisian menelusuri dan menangkap pihak yang terlibat.
Amran bahkan menegaskan, “Pak Kapolres, tangkap! Jangan kasih ampun. Rakyat jangan dibebani. Sudah susah.”
Lebih jauh, Amran memastikan bahwa bantuan seperti traktor, combine harvester, pompa, dan alsintan diberikan secara gratis sesuai ketentuan.
Ia menegaskan kembali, “Ini gratis untuk rakyat. Tidak ada tebusan-tebusan. Dan ini tanggung jawab Menteri.”
Pengusutan dugaan pungutan tidak akan dibatasi pada Banggai saja.
Amran menyatakan pemeriksaan akan diperluas ke seluruh Indonesia untuk memastikan bantuan sampai kepada petani tanpa pemotongan atau pungutan.
Untuk memperkuat pengawasan, Amran membuka kanal pengaduan bagi petani yang menemukan indikasi pungutan.
Petani diminta melaporkan identitas pihak terkait, lokasi, dan besaran nominal pungutan agar tindakan dapat diambil.
Amran menjelaskan laporan masyarakat akan diteruskan sesuai tingkat permasalahan dan dapat melibatkan kepolisian maupun satuan tugas terkait.
Menurut Amran, praktik pungutan bertentangan dengan tujuan program alsintan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan meringankan beban petani.







