Kementerian Hak Asasi Manusia memperkuat integrasi prinsip HAM dalam proses pembuatan kebijakan melalui pedoman resmi dan peningkatan kapasitas aparatur negara.
Hal ini dikawal oleh Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas, yang menyatakan strategi tersebut bertumpu pada regulasi dan pelatihan sumber daya manusia.
Salah satu pijakan hukum yang digunakan adalah Permen HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM.
Sofia menjelaskan bahwa implementasi pedoman itu dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan upaya memberi pemahaman kepada Aparatur Sipil Negara.
Menurutnya, pengarusutamaan HAM tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi antar kementerian dan lembaga.
Oleh sebab itu, Kementerian HAM menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum serta pihak-pihak penyusun kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi.
Pusat perhatian lain adalah peningkatan kompetensi penyusun regulasi melalui program pelatihan legal drafting yang diperkaya dengan substansi HAM.
Peserta yang ditargetkan meliputi perancang peraturan, analis hukum, dan nantinya analis HAM, karena peran tersebut akan menjadi bagian rutin dari tugas mereka.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat pada Senin, 20 Juli 2026.







