Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyebutan kata “wangsit” dalam kaitannya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak semestinya ditafsirkan secara mistis.
Pernyataan itu disampaikan Rieke pada Senin (20/7/2026) sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono yang menyebut KDKMP sebagai “wangsit” yang diterima Presiden Prabowo Subianto dari orang tuanya.
Menurut Rieke, fokus perdebatan publik seharusnya beralih ke aspek kebijakan yang jelas berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip negara hukum, praktik tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam perumusan kebijakan KDKMP.
Rieke mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 sudah menempatkan koperasi pada posisi strategis dalam sistem perekonomian nasional.
Oleh karena itu, ia berpendapat KDKMP harus difokuskan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar label politik.
Dalam visi tersebut, koperasi desa diharapkan memperkuat posisi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Rieke menambahkan bahwa peran koperasi juga penting untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi nasional.
Ia menyebut koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang sejalan dengan spirit Pasal 33 UUD 1945.
Rieke memberi apresiasi atas penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Menurutnya, kedua Inpres tersebut membantu mempercepat koordinasi antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan KDKMP.
Namun, Rieke mengingatkan bahwa jika KDKMP berkembang menjadi ekosistem nasional yang mengintegrasikan pembiayaan, logistik, data, distribusi, dan layanan ekonomi rakyat, diperlukan payung hukum yang lebih kuat.
Ia mendorong supaya adanya Peraturan Presiden sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, tata kelola akuntabel, dan keberlanjutan kebijakan.
Rieke menelusuri akar gagasan KDKMP dalam sejarah pemikiran ekonomi Indonesia sejak masa Panitia Siasat Ekonomi Hatta–Margono pada 1947.
Jejak lanjutan tercatat dalam strategi logistik rakyat Jenderal Soedirman pada 1948 yang menempatkan desa sebagai basis pertahanan dan ketahanan nasional.
Pada 1952, Prof. Soemitro Djojohadikusumo mengusulkan pembentukan Dewan Perancang Negara sebagai lembaga perencanaan berbasis ilmu pengetahuan dan profesionalisme.
Gagasan itu kemudian berlanjut melalui pembentukan Dewan Perancang Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958, yang menjadi embrio Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rangka kebijakan selanjutnya diperkuat oleh Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1960 yang menempatkan koperasi, pembangunan pedesaan, dan ekonomi rakyat dalam strategi pembangunan nasional.
Berdasar pengalaman historis tersebut, Rieke mengajukan tiga rekomendasi kebijakan sebagai langkah konkret.
Pertama, ia mendukung penerbitan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Konstitusional KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan arah kelembagaan dan keberlanjutan tata kelola.
Kedua, regulasi itu menurut Rieke harus menegaskan empat pilar utama: pembiayaan nasional berkelanjutan; penguatan logistik dan cadangan pangan sipil; tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel; serta penguatan peran koperasi dalam distribusi dan penyerapan hasil produksi rakyat.
Ketiga, Rieke mendorong DPR RI agar segera menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia sebagai RUU usul DPR sehingga dapat dibahas bersama pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa undang-undang tersebut krusial untuk memperkuat kedaulatan data dan transformasi digital Indonesia, serta menjadi dasar bagi pengembangan Satu Data Koperasi Indonesia yang transparan dan terlindungi.
Rieke menutup pernyataannya dengan menggarisbawahi bahwa ide-ide dari Prof. Soemitro dan Jenderal Soedirman tentang koperasi desa merupakan bagian dari warisan pemikiran nyata, bukan mitos.
Menurutnya, menguatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah upaya menjadikan desa sebagai benteng republik dan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional.







