Kementerian Hak Asasi Manusia mengintensifkan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penguatan pendidikan vokasi dan pemberdayaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Kunjungan kerja dilakukan ke dua lembaga vokasi di pulau Sumba sebagai bagian dari strategi preventif kementerian.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan memimpin rombongan yang didampingi perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tenaga ahli, serta tim teknis kementerian.
Dalam kunjungan tersebut, Munafrizal memberikan apresiasi kepada Sumba Hospitality Foundation, sebuah yayasan yang berdiri sejak 2016 dan fokus melatih generasi muda pada sektor pariwisata.
Pemberian keterampilan oleh lembaga itu dinilai mampu meningkatkan kapasitas perempuan dan anak sehingga mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang.
Dian Sasmita menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak sebaiknya dilaksanakan secara komprehensif dengan menitikberatkan pada akses pendidikan vokasi.
Rombongan juga meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba yang berlokasi di Tambolaka.
Di BLK tersebut dilaksanakan dialog interaktif bersama instruktur bersertifikat serta peserta pelatihan dari berbagai wilayah di Sumba.
Pemantauan meliputi kelas teknik sepeda motor dan program servis pendingin udara.
Selain itu, para peserta juga mengikuti pelatihan tata rambut, pengelasan, komputer, kelistrikan, serta pembuatan kerajinan bambu.
Tenaga Ahli Menteri HAM Martinus Gabriel Goa menilai pendidikan vokasi sebagai langkah strategis dalam pencegahan TPPO.
Martinus menyampaikan bahwa seluruh program pelatihan di balai tersebut telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
Menurutnya, ketika pemuda memiliki keterampilan, sertifikat kompetensi, dan akses ke pekerjaan layak, mereka memiliki daya tawar lebih kuat dan tidak mudah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang.
Direktur BLK Don Bosco Sumba, Ephrem Santos, menyampaikan penghargaan atas perhatian kementerian terhadap pengembangan keterampilan di daerahnya.
Kementerian secara resmi melaporkan pelaksanaan kunjungan kerja tersebut pada Jumat, 10 Juli 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kolektif untuk mewujudkan program Zero TPPO di Nusa Tenggara Timur.
Upaya tersebut melibatkan sinergi dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur serta pemerintah daerah setempat.
Kementerian HAM menilai model pendidikan vokasi yang dikunjungi sebagai praktik baik dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan tercipta kesempatan kerja yang aman dan bermartabat bagi generasi muda Sumba.







