Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan wilayah Sumba Barat sebagai fokus inisiatif untuk menjadi percontohan nasional dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).
Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan pers yang dirilis pada Jumat, 10 Juli 2026.
Pertemuan koordinasi lintas lembaga digelar untuk menyatukan arah kebijakan dan langkah operasional di lapangan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan.
Ia didampingi oleh Tenaga Ahli Kementerian HAM, Martinus Gabriel Goa, selama jalannya pertemuan.
Munafrizal menekankan bahwa pencegahan dan penanganan permasalahan ini membutuhkan kerja sama antarlembaga serta pendekatan berbasis hak asasi manusia agar perlindungan korban dapat diperkuat.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menyatakan komitmen memperkuat Program Zero TPPO melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih intensif.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, turut menegaskan dukungan berupa penguatan advokasi, edukasi, dan pengawasan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak.
Kapolres Sumba Barat, AKBP Yohanis Nisa Pewali, menyatakan kesiapan aparatnya untuk membantu edukasi masyarakat dan mengoptimalkan peran Ruang Pelayanan Khusus demi melindungi kelompok rentan.
Seluruh peserta rapat menyepakati komitmen bersama yang kemudian ditandatangani sebagai bukti dukungan penuh terhadap gerakan Program Zero TPPO.
Pertemuan juga dihadiri wakil dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Tim Teknis Direktorat Kepatuhan Instansi Pemerintah, Irma Malinda Suhartono, hadir mendampingi delegasi Kementerian HAM dalam pertemuan tersebut.
Dengan penguatan sinergi antarlembaga, para pihak berharap Sumba dapat berkembang menjadi model nasional yang efektif dalam memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak.







