Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyatakan dukungan kepada Kortas Tipikor Polri untuk mengusut secara tuntas dugaan korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di sejumlah wilayah Sumatra.
Pernyataan itu disampaikan Dede pada Kamis (9/7/2026) dengan menegaskan pentingnya penanganan perkara yang profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menekankan bahwa proses penegakan hukum harus berlangsung transparan dan berlandaskan bukti serta prosedur yang berlaku.
Dede meminta agar semua pihak memberikan ruang bagi aparat penegak hukum bekerja secara independen tanpa intervensi yang dapat mengganggu proses penyelidikan.
Menurutnya, capaian positif Polri dalam menjaga kinerja dan kepercayaan publik harus dipertahankan melalui mekanisme penegakan hukum yang akuntabel.
Ia juga meminta Kortas Tipikor Polri mengedepankan asas-asas penegakan hukum dalam menangani perkara ini serta mengharapkan adanya saling menghormati kewenangan antar-institusi penegak hukum.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X, Dede menilai dugaan korupsi pasokan batu bara berimplikasi luas terhadap kepentingan masyarakat sehingga memerlukan perhatian serius pemerintah.
Ia mengingatkan pemerintah wajib memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Dede menegaskan negara harus memastikan kewajiban pasokan untuk kebutuhan dalam negeri dijalankan disiplin dan diawasi ketat, sehingga kepentingan domestik tidak kalah oleh kepentingan lain.
Selain mendorong penindakan pidana bila ditemukan manipulasi atau penyelewengan, ia berharap proses hukum ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional.
Sebelumnya, Polri menangani sejumlah dugaan korupsi melalui skema joint investigation, termasuk kasus pasokan batu bara yang diduga memicu blackout di Sumatra, dengan penyelidikan bersama Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.







