Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan perlunya memasukkan perspektif HAM dalam setiap penyusunan peraturan daerah (perda).
Tujuan integrasi ini adalah mencegah munculnya penolakan publik terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan hak asasi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM, Sofia Alatas.
Sofia membuka kegiatan Konsinyasi Pendampingan Analisis dan Evaluasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dari Perspektif HAM di Jakarta.
Acara itu dilaksanakan pada Senin, 20 Juli 2026.
Sofia menekankan bahwa kualitas kebijakan ditentukan oleh keseimbangan antara aspek perancangan regulasi dan substansi hak asasi manusia.
Menurutnya, aspek perancangan diurus oleh Kementerian Hukum, sedangkan substansi HAM menjadi ranah Kementerian HAM.
KemenHAM memberi mandat kepada Kantor Wilayahnya di seluruh Indonesia untuk mendampingi analisis rancangan regulasi sekaligus mengevaluasi produk hukum yang berlaku.
Langkah itu dimaksudkan agar setiap peraturan selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan memenuhi kepentingan masyarakat luas.
Sofia menegaskan bahwa rekomendasi hasil evaluasi tidak boleh hanya disimpan sebagai dokumen administrasi.
Rekomendasi harus disampaikan kepada dinas terkait, kepada Kementerian HAM, dan selanjutnya akan diteruskan kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti.
Kementerian HAM juga menyiapkan mekanisme tindak lanjut agar hasil evaluasi dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah daerah.
Kantor Wilayah KemenHAM diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengarusutamakan perspektif HAM pada setiap produk hukum.
“Rekomendasi hasil evaluasi harus ditindaklanjuti pemerintah daerah, bukan sekadar menjadi dokumen administratif,” tutup Sofia.







