Seorang pria berinisial MD (60) ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan terhadap 32 siswa sekolah dasar (SD) di Kota Makassar.
Perbuatan diduga dilakukan di warung milik pelaku yang berada persis di depan sekolah, ketika korban membeli jajanan pada jam istirahat, saat pulang sekolah, maupun sebelum pelajaran dimulai.
Kejadian pertama kali terungkap setelah laporan orang tua pada Juni 2026 di Kecamatan Manggala.
Awalnya pihak kepolisian menerima laporan terkait tiga korban, namun setelah pendataan dan pendampingan oleh UPTD PPA Pemkot Makassar bersama orang tua dan guru, jumlah korban berkembang menjadi 32 siswa.
Fony Ataul, pendamping korban dari UPTD PPA Pemkot Makassar, menjelaskan bahwa pelaku merupakan pemilik warung di depan sekolah dan berusia sekitar 60 tahun.
Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar, Iptu Ariyanto, mengonfirmasi adanya tiga Laporan Polisi (LP) terkait perkara ini.
Ariyanto menyatakan bahwa pelaku telah ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (17/7).
Selly Andriany Gantina, Kapoksi PDI Perjuangan Komisi VIII DPR RI, mengecam keras peristiwa ini dan mendesak pelaku dihukum seberat-beratnya.
Selly menilai dugaan kekerasan seksual yang menimpa puluhan anak merupakan kejahatan berat, apalagi jika terbukti terjadi berulang kali, sehingga aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas, ujar Selly kepada wartawan pada Senin (20/7).
Politikus tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi para korban, termasuk pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta upaya pemulihan yang komprehensif.
Lebih jauh, Selly meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersikap proaktif dalam memberikan perlindungan dan pendampingan sepanjang proses hukum.
Permintaan itu mencakup pemenuhan hak restitusi dan layanan pemulihan psikologis untuk mencegah trauma berkepanjangan dan reviktimisasi terhadap anak-anak.
Ia menegaskan peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Selly menambahkan bahwa negara harus hadir secara tegas dengan memastikan pelaku mendapatkan hukuman maksimal sekaligus menjamin keadilan, perlindungan, dan pemulihan penuh bagi seluruh korban.







