Kementerian Pertanian mengalokasikan perlindungan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk 100 ribu hektare lahan pada tahun 2026.
Keputusan ini dibuat untuk memperkuat upaya mitigasi risiko kekeringan dan bencana lain yang mengancam produksi padi.
Landasan hukum program ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan asuransi bagi usaha tani.
Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Purwanta, menyatakan alokasi dibuat sesuai kemampuan negara dan arahan Menteri Pertanian.
Menurut Purwanta, program pada 2026 dialokasikan “seluas 100.000 hektare” sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap kekeringan.
Premi AUTP ditetapkan sebesar 3% dari nilai pertanggungan, dengan nilai pertanggungan untuk padi sebesar Rp6 juta per hektare.
Artinya besaran premi total adalah Rp180 ribu per hektare, dimana pemerintah memberikan bantuan premi sebesar 80 persen.
Dengan subsidi tersebut, petani hanya perlu membayar sendiri premi sebesar Rp36 ribu per hektare.
Bantuan premi dapat bersumber dari APBN maupun APBD, dan perlindungan maksimal diberikan untuk dua hektare per petani peserta.
Asuransi ini melindungi risiko akibat kekeringan, kebanjiran, serta serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
Apabila tingkat kerusakan tanaman mencapai minimal 75 persen, petani berhak mengklaim hingga Rp6 juta per hektare.
Pemerintah daerah tidak ditetapkan sebagai prioritas tertentu, namun kesiapan daerah menjadi pertimbangan pelaksanaan program.
Pemerintah daerah telah memetakan wilayah rawan banjir dan kekeringan untuk mendukung peningkatan kepesertaan asuransi pertanian.
Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan oleh Purwanta pada Sabtu, 4 Juli 2026.







