Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin mengangkat keprihatinan terkait perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada hak penerima bantuan sosial.
Ia mengatakan banyak warga melapor kehilangan akses ke berbagai program bantuan pemerintah setelah status desil mereka mengalami perubahan.
Menurut Lita, terdapat kasus di mana kondisi ekonomi keluarga justru memburuk, tetapi peringkat desil naik sehingga mereka dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan.
Fenomena ini, tambahnya, tidak hanya terjadi di daerah lain tetapi juga tampak di konstituennya di Sidoarjo dan Surabaya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Panja RUU Statistik ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat, 3 Juli 2026.
Perubahan desil ikut mempengaruhi akses terhadap bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Banyak orang tua menjadi khawatir karena kehilangan bantuan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak.
Lita menilai keluarga-keluarga yang kehilangan PIP dan KIP merasa dirugikan karena peluang anak melanjutkan pendidikan menyempit.
Untuk merespons masalah tersebut, pihaknya selama ini membantu masyarakat melalui pengajuan perubahan data desil secara kolektif ke BPS daerah.
Namun, mekanisme pengajuan itu dinilai lambat dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan keberatan warga.
Oleh karena itu, Lita berharap BPS Pusat menyusun mekanisme yang lebih cepat serta memberikan petunjuk jelas bagi BPS di daerah dalam menangani keberatan terkait perubahan desil.
Permasalahan ini juga menjadi masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Statistik.
Ia berharap pembaruan regulasi dapat meningkatkan akurasi data sosial ekonomi sehingga penyaluran bantuan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.







