Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan Kementerian Sosial terkait Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan laporan tersebut dilakukan oleh Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKKL dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 di Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 16 Juli 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang kerap dipanggil Gus Ipul, menyambut hasil itu sebagai peluang untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mempertahankan kepercayaan publik.
Dia menyampaikan apresiasi kepada BPK dan khususnya Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III atas pembinaan serta masukan yang membantu Kemensos menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan.
Menurut Gus Ipul, opini WTP bukan hanya pencapaian administratif, melainkan cerminan tanggung jawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat.
Meski memperoleh opini WTP, Gus Ipul mengakui masih ada catatan yang harus segera ditindaklanjuti, salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran karena data penerima yang belum akurat.
Permasalahan data tersebut mendapat perhatian Pemerintah, sehingga Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pengelolaan data sosial ekonomi nasional.
Dalam Inpres itu, Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai pengelola data tunggal, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta berperan dalam pemutakhiran data.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) penting karena dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Dia mengimbau semua kementerian dan lembaga memanfaatkan temuan pemeriksaan BPK sebagai dasar evaluasi kebijakan serta menindaklanjuti rekomendasi secara terukur dan tepat waktu.
Selain itu, Gus Ipul mendorong penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai langkah pencegahan penyimpangan dalam tata kelola keuangan.
Percepatan digitalisasi sistem pelaporan keuangan juga menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada proses yang terlalu bergantung pada individu.
Akhsanul Khaq menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Pemeriksaan menilai empat aspek utama, yakni kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, 29 Kementerian/Lembaga dan 6 laporan PHLN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, serta pejabat pemerintah lainnya.







