Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya sedang mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Langkah ini ditempuh untuk melindungi kelompok yang paling rentan dari paparan asap rokok serta memastikan hak warga atas lingkungan yang sehat terpenuhi.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya pada Kamis (16/7).
Ia menegaskan bahwa tujuan regulasi bukan untuk melarang individu merokok secara keseluruhan, melainkan menyeimbangkan hak perokok dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dari asap rokok.
Raperda KTR ditetapkan sebagai prioritas pemerintah daerah dalam rangka perlindungan kesehatan publik.
Kelompok yang menjadi fokus perlindungan meliputi anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan lansia.
Penerapan aturan ini direncanakan melalui pendekatan edukatif dan bertahap agar tidak menimbulkan resistensi sosial.
Proses penyusunan akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan di lapangan.
Selain ketentuan larangan, Raperda juga memuat langkah-langkah strategis sebagai pendukung implementasi.
Langkah-langkah tersebut antara lain sosialisasi masif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok.
Penyediaan ruang khusus merokok (smoking area) juga diatur untuk memberi alternatif bagi perokok tanpa mengorbankan kesehatan publik.
Pemerintah daerah berencana membentuk tim pembina kawasan tanpa rokok sebagai pengawas dan fasilitator pelaksanaan KTR.
Layanan konseling bagi warga yang ingin berhenti merokok akan disediakan sebagai bagian dari program pendukung.
Sujiwo menegaskan komitmen pemerintah daerah agar aturan tersebut diterapkan secara nyata, bukan hanya menjadi dokumen formal.
Ia menambahkan bahwa kualitas implementasi lebih utama dibanding jumlah regulasi yang dimiliki.
Dalam Rapat Paripurna yang sama, Pemkab mengajukan tiga Raperda lain yakni Perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Keseluruhan inisiatif regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sujiwo berharap pembahasan bersama legislatif segera rampung agar penerapan kebijakan dapat segera dimulai.
Untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif, Pemkab Kubu Raya akan bersinergi dengan perangkat daerah terkait, DPRD, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).







