Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI, meminta penguatan mekanisme akuntabilitas seiring dengan perluasan wewenang Kementerian Sekretariat Negara melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2026.
Menurutnya, penambahan mandat harus diiringi kontrol yang menjamin setiap kebijakan, regulasi, dan penggunaan APBN tetap berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip negara hukum.
Pernyataan itu disampaikan Rieke dalam rilis tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (15/7).
Rieke memberikan apresiasi atas capaian audit Kemensetneg yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 tahun berturut-turut, dari 2009 hingga 2025.
Selain mempertahankan WTP, Kemensetneg juga mencatat beberapa indikator keuangan positif pada LKPP Kemensetneg Tahun Anggaran 2025.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,062 triliun atau 144,38 persen dari target.
Tingkat penyerapan anggaran mencapai 92,12 persen.
Pengelolaan aset negara dilaporkan sebesar Rp638,967 triliun.
Meski memuji capaian teknis tersebut, Rieke mengingatkan agar penilaian kinerja tidak berhenti pada angka-angka administratif semata.
Yang terutama, kata dia, adalah bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran dan aset menghasilkan pemerintahan lebih efektif serta layanan publik yang berkualitas.
Rieke menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah APBN dan setiap perubahan organisasi mampu mendukung arah pembangunan nasional yang konstitusional.
Sebagai respons terhadap perluasan fungsi Kemensetneg, ia mengajukan tiga rekomendasi strategis.
1. Penguatan Analisis Kebijakan: Memperkuat fungsi analisis kebijakan dan harmonisasi regulasi agar peraturan yang ditandatangani Presiden sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), UUD NRI Tahun 1945, serta Asta Cita.
2. Transparansi Fungsi Baru: Menuntut keterbukaan operasi pelaksanaan fungsi baru Kemensetneg—termasuk dukungan terhadap Program Strategis Presiden, pengelolaan dana operasional Presiden, fungsi analisis kebijakan, dan pengelolaan aset negara—secara transparan, terukur, dan akuntabel.
3. Penerapan Indikator Dampak (Outcome): Mengimbau pemerintah melengkapi akuntabilitas APBN dengan indikator outcome yang menilai manfaat kebijakan, efektivitas reformasi birokrasi, kualitas layanan publik, serta optimalisasi pengelolaan aset negara.
Rieke menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan harus diukur dari kontribusi nyata terhadap tujuan konstitusi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepatuhan administratif di atas kertas.







