Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, menyampaikan pada Rabu 15 Juli 2026 di Jakarta bahwa perubahan sosial dan politik harus ditempuh melalui mekanisme demokrasi yang sah.
Pernyataan itu disampaikannya dalam rangka peringatan satu dekade upaya kudeta yang pernah mengguncang Turki.
Ia mengatakan pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi negara untuk memperkuat landasan dan praktik demokrasi.
Talip menegaskan bahwa pemanfaatan kekacauan demi mencapai tujuan politik tidak bisa dibenarkan.
Menurutnya pula, penyalahgunaan agama atau institusi militer untuk kepentingan politik merupakan hal yang tidak dapat diterima.
Setiap kelompok, kata dia, memiliki hak untuk memperjuangkan tujuan politik, namun wajib melakukannya melalui proses demokratis yang sah.
“Dalam 10 tahun kami telah melihat betapa pentingnya untuk mengekalkan demokrasi,” ujarnya.
Pemerintah Turki, tambah Talip, memberi penekanan kepada generasi muda agar perubahan diperjuangkan lewat jalur politik konstitusional.
Pemerintah juga terus memperkuat konstitusi, parlemen, dan lembaga-lembaga demokrasi agar lebih tangguh menghadapi berbagai ancaman.
Dia menegaskan bahwa demokrasi adalah nilai bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, bukan semata tanggung jawab pemerintahan.
Media, perguruan tinggi, partai politik, dan masyarakat sipil disebutnya memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan demokrasi.
Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Syaroni Rofii, menilai peristiwa 15 Juli 2016 memperkokoh komitmen Turki untuk melindungi sistem demokrasi.
Menurut Syaroni, pengalaman pahit akibat beberapa kali kudeta mendorong keinginan kuat agar pemerintahan yang dipilih melalui pemilu tidak digulingkan dengan intervensi militer.
“Pesan utama peringatan itu adalah pentingnya menghormati hasil pilihan rakyat dan menjaga keberlangsungan pemerintahan melalui proses demokrasi,” katanya.







