Kementerian Perindustrian mempercepat proses hilirisasi komoditas agro dengan fokus pada singkong untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal serta memperkuat daya saing industri nasional.
Langkah itu diwujudkan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian bertajuk “Penguatan Hilirisasi Berbasis Agro dan Peningkatan Daya Saing IKM Pangan Lampung”.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan pemerintah menyiapkan kebijakan strategis agar hilirisasi singkong berjalan efektif, sebagaimana disampaikan dalam keterangan, Jumat, 17 Juli 2026.
Kebijakan yang dimaksud meliputi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mekanisme persetujuan impor yang didasarkan pada pertimbangan teknis untuk melindungi industri singkong dalam negeri serta memastikan pasokan bahan baku bagi pengolahan lokal.
Menurut Faisol, pengembangan hilirisasi harus ditempatkan bersamaan dengan upaya penganekaragaman pangan karena kedua agenda itu saling memperkuat dalam membangun industri pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa regulasi yang baik perlu diiringi peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk adopsi teknologi produksi modern agar IKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Faisol juga menyampaikan apresiasi atas terbitnya regulasi hilirisasi ubi kayu oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang mendorong kemitraan antara petani dan pengusaha.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut diimplementasikan hingga tingkat kabupaten dan kota, mengingat Lampung merupakan sentra singkong terbesar di tingkat nasional.
Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait pengembangan industri olahan singkong serta mensosialisasikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK).
Reni menambahkan bahwa penguatan hilirisasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, sehingga Kementerian Perindustrian menggandeng Kementerian PPN/Bappenas, AROBIM, dan PT Thai Wah Indonesia untuk membuka peluang kemitraan dan memperkuat rantai pasok IKM ke industri lanjutan.
Menurut Reni, keterlibatan industri besar diperlukan agar IKM memperoleh gambaran kebutuhan pasar, standar mutu, teknologi pengolahan, dan tata kelola rantai pasok sehingga produk IKM dapat masuk ke rantai pasok industri nasional.







