Sekelompok pemilik tanah ulayat dan pengurus organisasi adat melakukan peninjauan langsung ke kawasan Palang Mosa, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan pada Kamis (16/7).
Kunjungan tersebut dilakukan oleh perwakilan Tanah Ulayat Haruaya Mardomu Bulung bersama Dewan Pimpinan Daerah Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dalam kegiatan lapangan itu, rombongan memasang spanduk di titik klaim sebagai bentuk penegasan kepemilikan masyarakat adat terhadap wilayah yang selama lebih dari dua dekade dikuasai oleh PT Panai Lika Sejahtera (PT PLS).
Kepala Tanah Ulayat Haruaya Mardomu Bulung, Kaslan Dalimunte gelar Mangaraja Siombaon Parlindungan, menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan warisan leluhur yang harus dilindungi dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.
“Tanah ini adalah sejarah, kehormatan, dan warisan leluhur kami,” kata Kaslan kepada Jenggala, Jumat (17/7), dari Bagas Godang, Sigalangan, Kecamatan Batang Angkola.
Kaslan menyambut baik langkah pemerintah pusat yang mencabut izin PT PLS sebagai peluang untuk mengembalikan hak masyarakat adat dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
Sementara itu, Erijon Damanik selaku Ketua DPD Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto (Rampas) Setia 08 Berdaulat Tapanuli Selatan menyatakan komitmen organisasinya untuk mengawal proses penyelesaian masalah tanah ulayat sampai tuntas.
Erijon menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam penertiban kawasan hutan dan menegaskan Rampas akan berdiri bersama masyarakat untuk memastikan hak-hak adat terlindungi.
Organisasi tersebut juga menyatakan akan mengawal rencana pemanfaatan lahan bagi masyarakat adat sesuai mekanisme hukum, termasuk usulan pembagian lahan dua hektare per kepala keluarga bagi warga yang berhak.
Nama-nama yang hadir saat kegiatan meliputi Kaslan Dalimunte (Mangaraja Siombaon Parlindungan), Erijon Damanik, Purba Ritonga SH sebagai Sekretaris DPD Rampas Setia 08 Tapanuli Selatan, Fadly Harris selaku Bendahara, dan Martua Silaban yang merupakan tokoh masyarakat Palang Mosa sekaligus Kepala Kamtibmas DPD Rampas Setia 08 Tapanuli Selatan.
Sebelumnya, Lembaga Adat Tapanuli Selatan Haruaya Mardomu Bulung meminta agar pemerintah tidak hanya mencabut izin perusahaan tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan PT PLS selama beroperasi di kawasan hutan Mosa.
Mereka menyoroti dugaan kerusakan lingkungan, perambahan kawasan hutan, dan dampak terhadap bencana banjir yang menurut mereka perlu diusut secara transparan sesuai ketentuan hukum.
Pencabutan izin PT PLS termasuk dalam kebijakan pemerintah pusat yang mencabut izin 28 perusahaan bermasalah di kawasan hutan, keputusan yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hingga peliputan, kantor PT PLS di Palang Mosa dilaporkan tertutup dan area sekitarnya sudah ditumbuhi semak belukar.
DPD Rampas Setia 08 Tapanuli Selatan menegaskan akan melanjutkan upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui jalur hukum, mekanisme adat, dan koordinasi dengan pemerintah demi menegakkan keadilan bagi masyarakat.







