Kementerian Perindustrian menetapkan penerapan SNI wajib untuk food tray sebagai bagian dari dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan ini dimaksudkan untuk memastikan produk yang digunakan dalam program pemerintah memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keselamatan.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan perlunya kepastian bahwa produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.
“Penerapan SNI wajib harus memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan masyarakat memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, kebijakan standardisasi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk industri dalam negeri,” ujarnya pada Selasa, 8 September 2026.
Kemenperin menilai kualitas bahan dan proses produksi food tray penting karena produk tersebut bersentuhan langsung dengan makanan.
Dengan kebutuhan dalam jumlah besar untuk program MBG, kementerian mendorong industri nasional agar konsisten menyediakan produk yang sesuai standar.
Selain menjamin mutu, kebijakan ini juga dipandang sebagai peluang bagi industri domestik untuk memperkuat kapasitas produksi dan daya saing.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Wadah Bersekat dari Baja Tahan Karat untuk Makanan Secara Wajib menjadi dasar hukum pelaksanaan aturan tersebut.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menekankan pentingnya penerapan sistem jaminan mutu di tingkat pabrik.
Emmy menyatakan pemenuhan standar harus dijaga secara konsisten sepanjang proses produksi agar kualitas produk tetap terjaga.
Kementerian memberikan pendampingan teknis melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan sertifikasi.
Pada 8 Juli 2026, BSPJI Jakarta melakukan kunjungan ke PT Yakun Prima Indonesia untuk menilai kesiapan perusahaan dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis.
PT Yakun Prima Indonesia tercatat sebagai klien pertama BSPJI Jakarta yang mengajukan sertifikasi SNI food tray sejak diberlakukannya Permenperin Nomor 1 Tahun 2026.
Kepala BSPJI Jakarta, Fathullah, menilai sertifikasi SNI bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan investasi strategis untuk menjaga kualitas dan memperkuat daya saing.
Fathullah menambahkan bahwa pendampingan teknis dirancang agar proses sertifikasi berlangsung efektif, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.







