Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, pada Rabu, 9 September 2026, di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.15 WIB.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan difokuskan pada kebutuhan penghitungan besaran kerugian keuangan negara terkait perkara tersebut.
Sebelumnya Yuddy telah diperiksa sebagai tersangka pada 13 Agustus 2026 dalam kasus yang sama.
Usai pemeriksaan bulan lalu, Yuddy menyampaikan bahwa dirinya sedang menghadapi masalah kesehatan berupa kanker prostat.
Ia tak banyak memberikan keterangan mengenai materi pemeriksaan dan meminta agar publik mendoakan kesehatannya selama proses hukum berlangsung.
Selain Yuddy, empat tersangka lain telah ditahan sejak Senin, 10 Agustus 2026.
Salah satu yang ditahan adalah Widi Hartoto, yang menjabat sebagai Pemimpin Divisi Change Management Office sekaligus mantan Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB.
Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak biro iklan mitra Bank BJB, yakni Ikin Asiki Dulmanan, Elang Sophan Jaya Kusuma, dan Suhendrik.
Perkara berawal dari alokasi anggaran promosi umum dan produk Bank BJB untuk periode 2021–2023 yang mencapai Rp801 miliar.
Dari jumlah itu, sekitar Rp410 miliar digunakan untuk penempatan iklan melalui televisi, media cetak, dan daring.
Penyidik menduga terdapat skema pengadaan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi dana non-budgeter.
Pada akhir 2020, Widi diduga memerintahkan bawahannya mencari agensi periklanan yang bersedia mengelola dana non-budgeter tersebut.
Untuk mewujudkan skema itu, Widi diduga memerintahkan pemecahan paket pengadaan menjadi dua kategori: pekerjaan di bawah Rp200 juta dan pekerjaan senilai Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Strategi pemecahan paket itu diduga bertujuan menghindari mekanisme lelang sehingga pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, dan rencana tersebut dilaporkan kepada Yuddy selaku Direktur Utama.
KPK menduga sejumlah agensi diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter bagi kepentingan pihak eksternal, dan enam perusahaan akhirnya ditetapkan sebagai penerima pekerjaan pengadaan jasa iklan.
Selain itu, panitia pengadaan diduga diperintahkan untuk tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia.
Akibat dugaan pelanggaran tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar.







