Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jeffri Ardiyanto, meminta penguatan komunikasi dalam pelaksanaan Program Internship Dokter Indonesia (PIDI).
Ia menilai pembenahan aspek komunikasi perlu didahulukan sebelum pemerintah melakukan penelaahan ulang terhadap tujuan, pelaksanaan, dan pengembangan program secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Jeffri dalam Sarasehan Kemerdekaan FKUI di Aula FKUI Salemba, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Jeffri mengaku mulai menelaah Program Internship Dokter Indonesia setelah menangani dua kasus peserta yang meninggal dunia usai dirinya dimutasi.
Sebagai tindak lanjut, ia mengikuti proses investigasi guna mencermati persoalan yang muncul selama pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Jeffri, Kementerian Kesehatan mengelola seluruh rangkaian Program Internship Dokter Indonesia, mulai dari rekrutmen, seleksi, verifikasi, hingga penempatan peserta.
Ia menambahkan bahwa monitoring dan evaluasi terus dilakukan sampai penerbitan STSI (Surat tanda selesai internsip) dan diteruskan ke tahap STR (Surat Tanda Registrasi).
Dalam evaluasinya, Jeffri menekankan perlunya data yang akurat tentang dokter dan dokter gigi sejak mereka masih menempuh pendidikan di fakultas.
Rekaman kesehatan dan catatan aktivitas peserta disebut sebagai langkah mitigasi serta antisipasi sebelum mereka mengikuti program internship.
Keterbukaan informasi mengenai kondisi peserta masih menjadi kendala karena beberapa data tidak disampaikan ke kementerian sejak awal.
Jeffri menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara fakultas, peserta, orang tua, dan kementerian untuk menunjang pelaksanaan program.
Ia juga menegaskan perlu adanya penguatan komunikasi antara peserta, pendamping, serta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) tingkat provinsi dan pusat selama periode internship.
Kementerian menyatakan terbuka terhadap masukan dan komplain serta menindaklanjuti setiap laporan; pelaksanaan disebut sudah presisi meskipun belum seluruh permintaan bisa dipenuhi.
Peningkatan saluran komunikasi antar-pemangku kepentingan dinilai krusial untuk memperbaiki pelaksanaan PIDI dan menjamin keselamatan serta kualitas pembelajaran peserta.







