Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, meminta Polda Maluku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Kepulauan Aru.
Permintaan itu muncul menyusul berulangnya konflik antarwarga di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.
Menurut Mercy, pola bentrokan yang terjadi menunjukkan upaya pencegahan dan penanganan kepolisian belum optimal.
Ia menilai sistem deteksi dini di tingkat Polres perlu diperkuat agar tindakan preventif dapat dijalankan lebih efektif.
Mercy menegaskan bahwa penanganan selama ini cenderung reaktif, baru bergerak setelah kekerasan terjadi.
Ia menyebut Dobo sebagai kota kecil sehingga seharusnya penanganan konflik tidak serumit di daerah perkotaan besar.
Sepanjang tahun ini, Mercy mencatat Kota Dobo beberapa kali dilanda bentrokan antarwarga.
Konflik antara warga Desa Longgar dan Apara mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 18 rumah terbakar, dan 25 orang luka-luka.
Selanjutnya, pertikaian antara warga Salarem dan Kalar-Kalar berlangsung sekitar tiga bulan.
Insiden lain juga tercatat pada bulan Mei dan Juni, sebelum lahir deklarasi damai pada 4 Juli.
Meski sudah ada deklarasi damai tersebut, bentrokan kembali terjadi beberapa hari lalu di kawasan Kampung Pisang dan Besi Tua.
Kondisi ini, menurut Mercy, memperlihatkan situasi keamanan di Dobo belum sepenuhnya terkendali.
Dia meminta aparat keamanan gabungan yang disiagakan di titik-titik rawan meningkatkan pengawasan.
Targetnya adalah mencegah aksi balas dendam dan meredam potensi eskalasi di lapangan.
Mercy juga meminta agar pihak yang diduga menjadi provokator diidentifikasi dan diproses hukum.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan transparan dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, siapa pun yang memprovokasi, menghasut, membawa senjata tajam, atau melakukan tindak pidana harus mendapat sanksi hukum.
Selain langkah represif, Mercy mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menempuh dialog dan rekonsiliasi.
Ia menggarisbawahi pentingnya mengedepankan nilai-nilai adat sebagai dasar menjaga perdamaian masyarakat Aru.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Maluku dan putri daerah Aru, Mercy menyampaikan ajakan agar warga menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.
Dia meminta masyarakat menyerahkan proses penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat dan menghindari balas kekerasan.
Komisi III DPR RI akan terus memantau perkembangan keamanan di Kabupaten Kepulauan Aru, kata Mercy.
Harapan Mercy, evaluasi terhadap Polres Kepulauan Aru disertai penguatan deteksi dini, peningkatan sosialisasi kesadaran hukum, penguatan dialog lintas elemen, serta tindakan tegas terhadap provokator konflik.







