Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan mengundang para pakar gizi untuk membahas penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2026, dan dirancang untuk menghimpun masukan teknis terkait pelaksanaan program di lapangan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah bersikap terbuka terhadap saran dari para ahli.
Menurutnya, semua rekomendasi akan ditelaah agar kualitas pelaksanaan MBG meningkat dan manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono menekankan perlunya kolaborasi lintas pemangku kepentingan demi memperkuat pelaksanaan program tersebut.
Diskusi yang digelar antara BGN dan Kementerian Kesehatan menghasilkan sejumlah rekomendasi teknis, termasuk pengaturan porsi dan penerapan prinsip 3T.
Salah satu poin penting yang muncul adalah memperkuat aspek keamanan pangan untuk mencegah risiko keracunan saat distribusi dan penyajian MBG.
BGN juga merekomendasikan pelibatan ahli gizi secara lebih intensif dalam perencanaan dan pengawasan menu program.
Selain itu, Sudaryono menyebut pentingnya sinergi dengan kementerian lain, lembaga terkait, dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi yang konsisten.
Para penyelenggara berharap proses konsultasi ini tidak berhenti pada satu pertemuan, melainkan berlanjut sebagai rangkaian evaluasi berkala.
Semua masukan dari para pakar gizi akan dicatat sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar tindak lanjut penyempurnaan pelaksanaan Program MBG.







