Sebanyak Rp20,5 triliun disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk bantuan kepada 490 pemerintah daerah yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Tujuan utama alokasi ini adalah menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan pembayaran gaji ASN serta PPPK tidak terlambat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah tersebut merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam media briefing di kantor Kemenkeu, Rabu, 5 Agustus 2026.
Pihak Kementerian menjelaskan bahwa proses administrasi penyaluran sedang diselesaikan agar dana dapat segera ditransfer ke pemerintah daerah penerima.
Penyaluran direncanakan dimulai paling lambat pekan depan sesuai keterangan kementerian.
Besaran bantuan untuk masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal daerah agar alokasi tepat sasaran.
Pemerintah pusat berharap dukungan ini membantu daerah menjalankan kewajiban fiskal tanpa terganggu, sehingga layanan publik tetap berjalan normal.
Komitmen sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ditegaskan kembali untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.







