Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menempatkan rehabilitasi kawasan hulu sungai sebagai prioritas utama untuk menurunkan risiko bencana hidrometeorologi di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Dyah Murtiningsih, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, pada Rabu, 1 Juli 2026.
Menurut Dyah, pemulihan ekosistem bagian hulu dianggap lebih ampuh mengatasi akar masalah dibandingkan fokus semata pada perbaikan infrastruktur di daerah hilir.
Langkah ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di ketiga provinsi tersebut.
Rehabilitasi difokuskan pada kawasan kritis, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun pada lahan dengan fungsi penggunaan lain di luar kawasan hutan.
Untuk mempercepat pemulihan vegetasi di luar kawasan hutan, Kemenhut akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui sinkronisasi data lahan kritis yang terdampak bencana.
Beberapa lokasi prioritas antara lain kawasan aliran Sungai Aek Godang di Sibolga.
Daerah lain yang menjadi perhatian meliputi Sungai Aek Sommanggita, Aek Godang, Aek Hopong Na Dao, serta Aek Paru di Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Kelima titik tersebut mengalami pendangkalan dan kerusakan akibat banjir bandang serta tanah longsor yang terjadi pada November 2025.
Sebagai dukungan, Kemenhut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp600 miliar dalam APBN tahun ini untuk program restorasi lingkungan.
Anggaran yang diajukan akan digunakan untuk rehabilitasi hutan, penguatan tata kelola kehutanan terpadu, pengembangan perhutanan sosial, serta penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan hutan di kawasan hulu sungai.
Dyah menegaskan bahwa dana tambahan ini tidak hanya dialokasikan untuk penanaman pohon, melainkan juga untuk memperbaiki tata kelola, melanjutkan program perhutanan sosial, dan memperkuat penegakan hukum.
Dia optimistis kombinasi antara perbaikan ekosistem hulu dan penegakan hukum akan meningkatkan daya dukung lingkungan dan menekan frekuensi serta dampak bencana hidrometeorologi di masa mendatang.







