Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menutup Tahun Anggaran 2025 dengan surplus anggaran sebesar Rp521,494 miliar.
Angka tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat menyerahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (1/7).
Agenda penyerahan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan Gubernur memberikan penjelasan atas Ranperda dimaksud.
Dalam paparannya, Gubernur memaparkan dokumen keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp12,027 triliun atau 95,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp12,546 triliun.
Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp11,505 triliun atau 92 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp12,507 triliun.
Anggaran belanja tersebut digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja menghasilkan surplus sebesar Rp521,494 miliar, demikian dikemukakan Gubernur dalam rapat paripurna.
Pemprov Sumut juga mencatat pembiayaan netto sebesar Rp10,992 miliar yang menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp532,486 miliar.
Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sumut pada 25 Juni 2026 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi laporan keuangan Pemprov Sumut.
Opini WTP tersebut merupakan pencapaian yang dipertahankan untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 hingga 2025.
Gubernur menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kepada DPRD Sumut atas fungsi pengawasannya.
Bobby berharap opini WTP dapat dipertahankan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.







