Komisi IV DPR dan Kementerian Kehutanan membahas percepatan penanganan sejumlah isu strategis sektor kehutanan dalam rapat kerja pada Selasa 14 Juli 2026.
Agenda pembahasan meliputi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penguatan tata kelola karbon, serta penegakan hukum terhadap praktik perburuan satwa liar.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan pemerintah berkomitmen memperketat langkah-langkah untuk mengatasi persoalan kehutanan tersebut.
Rohmat menegaskan akan meningkatkan upaya mitigasi karhutla dan memperkuat penindakan terhadap setiap bentuk tindak pidana kehutanan.
Ia juga menyoroti bahwa penegakan hukum harus mencakup kasus perburuan satwa liar yang dilindungi.
Pada pertemuan itu disepakati pula penguatan regulasi dan percepatan penerbitan persetujuan unit karbon.
Tujuan percepatan ini adalah untuk mendukung pengelolaan sektor kehutanan yang lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat bagi negara.
Rohmat memberi penghargaan atas dukungan dan fungsi pengawasan yang diberikan oleh Komisi IV DPR terhadap kinerja Kemenhut.
Menurutnya, masukan dari DPR penting bagi perbaikan tata kelola kehutanan dan reformasi manajemen birokrasi di lingkungan Kemenhut.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, meminta agar Kemenhut segera menyelesaikan persoalan status tanah desa di dalam kawasan hutan.
Yohan mengusulkan agar Kemenhut melakukan kajian menyeluruh dan melibatkan pemerintah daerah dalam penyelesaian tersebut.
Data pemetaan menunjukkan total luas kawasan hutan nasional di daratan dan perairan mencapai 124,9 juta hektare.
Sebanyak 112,8 juta hektare atau 90,24 persen dari luas tersebut telah ditetapkan secara definitif lewat penataan batas kawasan hutan.
Hasil integrasi data mengindikasikan terdapat 25.468 desa yang berada di dalam kawasan hutan.
Jumlah ini setara dengan sekitar 30,5 persen dari total desa di seluruh Indonesia.
Pemerintah telah menetapkan status Areal Penggunaan Lain (APL) untuk 2.764 desa sebagai salah satu langkah penanganan.
Sedangkan 2.614 desa lainnya sedang diproses penyelesaiannya oleh instansi terkait.
Komitmen pada penguatan regulasi, percepatan persetujuan unit karbon, dan penyelesaian status tanah desa menjadi poin penting yang disepakati untuk memperbaiki tata kelola kehutanan.







